PORTAL PANTURA – Ramai-ramai para tokoh nasional mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan demokrasi terkini.
Mereka yang terdiri dari purnawirawan TNI, politisi, pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa koor menyatakan rezim Jokowi harus berakhir.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memprihatinkan dan tidak bisa ditolerir lagi.
Solusinya adalah kekuatan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
“People power itu tidak dilarang,” kata Abraham dalam sebuah diskusi publik bertema ‘Selamatkan Pemilu yang Demokratis’ dengan menghadirkan pembicara antara
Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), dan Ishak Rafick (Penulis) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN, Sabtu (13/01/2024) lalu.
Abraham mengisahkan pertemuannya dengan Najib Razak di Malaysia. Ia menanyakan bagaimana Malaysia bisa cepat maju, dimana pada tahun 1988 banyak mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia.
Mengutip Najib, Abraham Samad menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan oleh bumi putera. Ada proteksi dari negara terhadap pribumi.
Atas previlage ini kata Abraham lantas PBB minta direvisi UU tersebut karena melanggar HAM, akan tetapi Najib bisa mempertahankan UU tersebut, karena untuk melindungi kelompok rentan, bukan proteksi.
Kalau negara krisis, kata Abraham, Najib Razak mengundang 50 orang terkaya untuk bantu memulihkan krisis.
Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia yang makin ketinggalan. Bahkan justru sekarang banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia.
Pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh oligarki, dimana di situ tidak ada pribumi.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir rezim sekarang. Kemiskinan bukan karena nasib akan tetapi karena pengelolaan SDA tidak adil,” paparnya.
Sementara purnawirawan TNI Setyo Sularso dari Jogjakarta menegaskan bahwa saat ini ia merasa seperti bukan dipimpin oleh bangsa sendiri.
Kita dikendalikan oleh SIG (special interested grup) alias oligarki.
“Kita merasa negara kita berada di pemangku negara baru. Presiden adalah orang Indonesia asli tetapi telah diganti WNI. Jadi siapapun bisa menjadi presiden asal WNI, tak peduli dia Arab, Cina, Amerika, atau Negro.
