Portal Pantura, Jakarta – Juri Ardiantoro, Staf Khusus Presiden, menyampaikan tanggapan tegas terkait berbagai tuduhan yang belakangan ini diarahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Tuduhan-tuduhan tersebut, menurut Juri, mulai dari dugaan perpanjangan masa jabatan, upaya mengubah konstitusi agar bisa menjabat tiga periode, hingga isu terbaru yang menyebut Presiden berusaha mengambil alih partai politik. Semua tuduhan tersebut, menurutnya, tidak memiliki dasar yang kuat.
Juri menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah berulang kali membantah semua tuduhan tersebut. Ia menekankan bahwa Presiden tetap mematuhi hukum dan konstitusi yang berlaku, serta fokus pada menyelesaikan berbagai agenda penting yang tersisa dalam masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
“Kita semua telah mendengar, membaca, dan menyaksikan bagaimana Presiden berulang kali membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat pada hukum, mematuhi konstitusi, dan fokus bekerja untuk kemajuan negara serta bangsa,” ujar Juri dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Lebih lanjut, Juri menilai bahwa berbagai tuduhan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menurunkan citra Presiden di mata publik. Menurutnya, narasi-narasi yang dibuat ini tidak hanya bertujuan untuk merusak reputasi Presiden, tetapi juga untuk mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap kepemimpinannya.
“Ada rekayasa narasi insinuatif yang dibuat secara sistematis untuk menurunkan citra Presiden dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap Presiden Jokowi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa motif sebenarnya di balik tuduhan-tuduhan ini? Mengapa mereka terus-menerus melontarkan tuduhan yang sama?” kata Juri.
Meskipun berbagai tuduhan ini terus bermunculan, Juri tetap merasa bersyukur karena masyarakat Indonesia masih memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar transisi kekuasaan dan keberlanjutan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, tanpa gangguan dari narasi-narasi yang tidak berdasar.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elit politik, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang hanya akan memperlemah kohesi sosial di tengah masyarakat kita,” tutupnya.
Dalam konteks ini, Juri juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia, terutama menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Menurutnya, pembangunan narasi yang insinuatif dan spekulatif hanya akan menimbulkan ketidakpastian serta kegaduhan yang tidak diperlukan.
