Portal Pantura, Brebes – Haji Nur Endro, SH., seorang politisi dari Partai Gerindra, baru saja merayakan pencapaiannya yang ketiga kalinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes. Pada periode 2024-2029, Nur Endro kembali dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di kursi legislatif daerah melalui partai yang sama, Partai Gerindra.
Untuk merayakan hal tersebut, ia menggelar acara tasyakuran bersama keluarga, teman, dan pendukung setianya di gedung serba guna Sahabat Alam jalan Lingkar Bumiayu pada Sabtu 14 September 2024.
Acara tasyakuran tersebut tidak hanya ditujukan untuk merayakan pelantikannya, tetapi juga sebagai ungkapan syukur atas terpilihnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029.
Dalam suasana penuh kekeluargaan dan syukur, Nur Endro menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim sukses yang telah bekerja keras, serta kepada para pemilih yang telah mempercayakan suaranya kepada dia dan partai yang diwakilinya.
“Saya berterima kasih atas dukungan dan kerja keras dari seluruh tim, serta kepercayaan masyarakat Brebes. Tanpa mereka, tentu saja saya tidak bisa berada di sini untuk ketiga kalinya,” ujar Nur Endro.
Gerindra Raih 8 Kursi di DPRD Brebes
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Brebes, Wurja, SE., turut hadir dan memberikan sambutannya. Wurja menyoroti pencapaian signifikan Partai Gerindra dalam Pemilu 2024, di mana partainya berhasil memperoleh delapan kursi di DPRD Brebes. Pencapaian ini dianggap sebagai tanda bahwa dukungan masyarakat terhadap Gerindra semakin kuat dan membuka peluang lebih besar bagi partai tersebut untuk menjadi pemenang di pemilu berikutnya.
“Ini adalah hasil kerja keras kita semua, dan tentunya dukungan dari masyarakat Brebes. Saya optimis, pada Pemilu 2029 nanti, Gerindra bisa meraih kemenangan lebih besar dan menjadi partai pemenang di tingkat kabupaten,” ungkap Wurja.
Namun, Wurja tidak berhenti hanya pada pencapaian ini. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon Wakil Bupati Brebes mendampingi Paramitha Widya Kusuma, yang dicalonkan sebagai Bupati Brebes pada pemilu daerah yang akan datang. Keputusan ini, menurut Wurja, didasarkan pada niatnya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Brebes.
Wurja Mundur dari DPRD untuk Fokus di Pilkada
Dalam pernyataannya, Wurja mengaku smengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Brebes periode 2024-2029 demi memfokuskan diri pada pencalonannya sebagai Wakil Bupati. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk pengorbanan demi masyarakat Brebes.
“Saya mungkin menjadi anggota DPRD dengan masa jabatan tersingkat. Baru 29 hari sejak saya dilantik, saya harus mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati,” katanya. Meskipun terbilang singkat, Wurja menegaskan bahwa pengunduran dirinya semata-mata demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Brebes.
Ia juga menambahkan, jika terpilih bersama Paramitha dalam Pilkada nanti, mereka akan memanfaatkan tidak hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan, tetapi juga jaringan-jaringan yang dimiliki guna mendukung kemajuan daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kami akan menggunakan semua link dan hubungan yang kita punya untuk memajukan Brebes,” lanjutnya.
Fokus Paramitha pada Infrastruktur
Di kesempatan yang sama, Paramitha, calon Bupati Brebes, menyampaikan visinya jika terpilih nanti. Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintahannya nanti adalah pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Masalah jalan rusak, kata Paramitha, menjadi prioritas yang harus segera ditangani demi kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes.
“Jika masyarakat menemukan jalan yang rusak, jangan ragu untuk melaporkan. Kami akan mempermudah proses pelaporan melalui aplikasi yang nantinya akan kami kembangkan, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Paramitha.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan informasi terkait kondisi di lapangan.
