Portal Pantura, Bogor – Aksi protes dari sejumlah organisasi kewartawanan di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor mendapat perhatian publik.
Kritik dan apresiasi terhadap aksi tersebut disampaikan oleh Erwin Ramali, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) DKI Jakarta.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan cerminan demokrasi sekaligus dukungan moral terhadap profesi jurnalis.
Aksi Protes sebagai Wujud Demokrasi
Erwin menyebut bahwa aksi yang dilakukan para wartawan dan organisasi media mengandung nilai-nilai luhur.
“Aksi intelektual ini merupakan bagian dari demokrasi. Mereka menyuarakan keberatan atas pernyataan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor yang dianggap melecehkan profesi jurnalis,” ujar Erwin.
Erwin juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, yang secara langsung menemui peserta aksi dan menyampaikan permintaan maaf atas nama Dinsos dan Ketua IPSM, Supiah.
“Tindakan Farid menunjukkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sikap ini patut diapresiasi,” tambahnya.
Latar Belakang Aksi Protes
Aksi damai yang melibatkan 25 organisasi kewartawanan dan puluhan jurnalis ini dipicu oleh unggahan Supiah di media sosial yang menyebut “media abal-abal.”
Pernyataan tersebut memicu kemarahan di kalangan jurnalis karena dianggap mencemarkan profesi mereka.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Harun, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas untuk menjaga martabat profesi jurnalis.
“Kami prihatin atas tercemarnya profesi kami oleh pernyataan Ketua IPSM. Ini bentuk solidaritas untuk menunjukkan bahwa kami tidak bisa menerima pelecehan semacam itu,” kata Harun.
Permintaan Maaf Supiah di Hadapan Peserta Aksi
Dalam aksi tersebut, Ketua IPSM Supiah secara terbuka menyampaikan permintaan maafnya di depan Kantor Dinsos.
Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa di masa mendatang.
“Saya meminta maaf atas ucapan saya di Facebook. Itu bukan sesuatu yang berasal dari hati saya. Ini menjadi pembelajaran bagi saya agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial,” ungkapnya.
Supiah juga menyatakan komitmennya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan para jurnalis.
Permintaan maaf ini difasilitasi oleh Kepala Dinsos Farid Ma’ruf, yang memediasi konflik sebagai bentuk tanggung jawabnya.
Farid menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara Dinsos dan mitra-mitranya, termasuk media.
Upaya Mediasi dan Dialog
Farid turut memberikan teguran kepada Supiah agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Ia juga mengundang perwakilan aksi untuk berdialog secara langsung di ruang kerjanya.
“Semua profesi memiliki tujuan mulia. Tidak seharusnya ada saling merendahkan atau menghujat. Kami berharap ke depan komunikasi yang lebih baik dapat terjalin,” jelas Farid.
Langkah ini mendapat apresiasi dari peserta aksi, termasuk Mustofa Hadi Karya alias Opan, penanggung jawab aksi.
Ia menyebut bahwa tindakan Farid menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan media.
“Kami menghargai permintaan maaf Supiah yang disampaikan langsung. Langkah ini mencerminkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan antara jurnalis dan pemerintah,” ujar Opan.
Pilar Keempat Demokrasi
Opan berharap sinergi antara pemerintah daerah, khususnya Dinsos, dan jurnalis dapat semakin erat.
Ia mengingatkan pentingnya peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.
“Kami bertugas sebagai kontrol publik untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik.
Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kepedulian agar program pemerintah lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Aksi protes ini mencerminkan pentingnya dialog terbuka dalam menyelesaikan konflik.
Langkah mediasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan media dapat terjalin dengan lebih baik, asalkan kedua belah pihak saling menghormati.***
