Portal Pantura, Jakarta – Anggota Fraksi Golkar Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9, Agung Widiantoro, memberikan apresiasi atas capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang telah dijalankan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye dan membawa dampak positif bagi masyarakat.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya generasi muda yang lebih sehat dan produktif. Meski cakupannya belum merata di seluruh wilayah dan menghadapi kendala keterbatasan anggaran, Agung menilai kebijakan ini mencerminkan niat baik pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sejak usia dini.
“Kebijakan ini sangat penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai, terutama di wilayah yang rawan kekurangan gizi,” ujar Agung dalam keterangannya pada Kamis 23 Januari 2025.
Fokus pada Kedaulatan Pangan
Selain itu, Agung juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong kemandirian nasional, khususnya di sektor pangan. Menurutnya, upaya mencapai kedaulatan pangan sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara agraris. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan infrastruktur pertanian agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal.
Ia mengingatkan bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan hasil panen, para petani akan kesulitan untuk meningkatkan produktivitas mereka. “Kami berharap agar sektor pertanian mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang ada,” kata Agung.
Tantangan Awal Pemerintahan
Meskipun sejumlah kebijakan berjalan baik, Agung juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama ini. Salah satunya adalah demonstrasi di Kementerian Pendidikan, yang mencuat sebagai respons terhadap kebijakan tertentu di sektor pendidikan.
Agung mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan dialog terbuka dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti isu tunjangan kinerja dosen, yang menjadi salah satu tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Agung berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menuntaskannya pada akhir Januari 2025. Langkah cepat dan tegas, menurutnya, akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
