Semarang, Portal Pantura – Dalam rangka peningkatan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bentuk dan kukuhkan Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Jateng, sekaligus menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Tim Penilai Desa Antikorupsi.
Selain itu juga dilaksanakan Deklarasi Antikorupsi Bupati/Walikota Se-Jateng bersama Gubernur Jateng.
Pembukaan Pengukuhan Kompak API, Sosialisasi Anti Korupsi dan Bimtek Tim Penilai Desa Antikorupsi yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (7/8/2023).
Acara dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan dihadiri Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango dan Tim KPK RI.
Acara tersebut dihadiri, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah termasuk Wali Kota Tegal H Dedy Yon Supriyono yang didampingi oleh Plt Inspektur Kota Tegal, Dyah Kemala Sinta, Forkopimda Jateng, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jateng, Inspektur Kab/Kota se-Jawa Tengah serta Tim Penilai Desa Antikorupsi Prov/Kab/Kota.
Dalam sambutannya Ganjar menghimbau agar dalam upaya pencegahan korupsi memaksimalkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Menurutnya, APIP harus berdaya dengan inisiatif.
Selain itu Gubernur Jawa Tengah menekankan seorang pemimpin harus berintegritas dan menjadi contoh sikap antikorupsi. Sehingga selain praktik korupsinya dapat ditekan, pelayanan publik juga akan maksimal dan masyarakat terlayani dengan baik.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Jateng yang telah berupaya melakukan pencegahan tindak korupsi. Ia melihat pengkukuhan Kompak API sebagai sebuah langkah yang bagus dalam rangka pencegahan korupsi.
“Saya menilai pengukuhan pengurus Kompak API, yang sudah banyak anggotanya di beberapa daerah di Jawa Tengah, sebagai langkah pencegahan korupsi yang bagus,” ujar Nawawi Pomolango.
Ia berharap perhatian Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah terhadap penggiat anti korupsi juga selalu di tingkatkan dan di dorong seperti Pemprov Jateng melakukan upaya pencegahan korupsi.
Nawawi Pomolango menjelaskan, pencegahan korupsi menjadi prioritas KPK. Salah satu tugas KPK RI adalah pencegahan dan saat pencegahan sebagai tugas di urutan pertama. Hal tersebut menurutnya bukan berarti KPK tidak melakukan penindakan, namun lebih menekankan pada pencegahan agar korupsi itu tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pembentukan forum-forum penyuluh anti korupsi.
Pencegahan pemberantasan korupsi tidak akan dapat dilaksanakan tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Peran serta masyarakat, apa yang dia lihat dan dilaporkan, pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sangat penting. Menurutnya, beberapa kasus dapat diungkap KPK beberapa diantaranya merupakan hasil dari laporan masyarakat.
“Saya sangat berharap kehadiran dari para penyuluh anti korupsi dapat menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan daerah bebas korupsi,” harap Nawawi Pomolango.***
