Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungoleng, Tefur, turut mengutarakan kekecewaannya terkait transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
Menurutnya, setiap kali BPD meminta laporan pertanggungjawaban, jawaban yang diberikan selalu berbelit-belit.
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, namun hal tersebut tampaknya diabaikan. Jangan salahkan masyarakat jika akhirnya turun langsung untuk menuntut kejelasan seperti ini,” tegas Tefur di hadapan audiensi.
Kepala Desa Nyatakan Kesiapan untuk Diaudit
Menanggapi berbagai tuduhan terkait dugaan penyimpangan dana, Kepala Desa Kedungoleng, Tasir, dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menjalani audit secara menyeluruh.
Didampingi oleh Forkopimcam Paguyangan, Tasir menegaskan bahwa dirinya siap diaudit baik secara fisik maupun administrasi.
“Kami tidak akan menghindar dan siap diaudit secara terbuka. Jika memang ada yang salah dalam pengelolaan dana, maka biar mekanisme hukum yang menindaklanjuti,” ujar Tasir.
Harapan Warga untuk Transparansi
Aksi audiensi ini diakhiri dengan harapan besar dari warga agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi.
Mereka mendesak pihak pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam memberikan laporan penggunaan anggaran, terutama terkait pembangunan dan bantuan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
